TELUKKUANTAN (KuansingKita.com) – Memasuki April 2017 ini seharusnya dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahap I untuk tahun anggaran 2017 sudah dikucurkan.
Namun keterlambatan pengesahan APBD akan membuat kucuran dana TPG dari pemerintah pusat akan tertunda. Kondisi ini tentu akan sangat merugikan guru penerima TPG.
Berdasarkan PMK nomor 61 tahun 2017, kucuran dana TPG tahap I akan direalsasikan pada April tahun berjalan. Namun demikian salah satu syaratnya adalah pengesahan APBD.
Kini APBD Kuansing belum jelas juntrungannya. Nota pengantar RAPBD juga belum diserahkan ke DPRD. Sehingga belum ada kepastian ataupun perkiraan kapan APBD 2017 akan disahkan.
Apalagi untuk menghitung keterlambatan hingga 60 hari berdasakan UU 23 tahun 2014. Hitungan 60 hari itu baru bisa dimulai ketika nota pengantar RAPBD sudah diserahkan ke DPRD.
Akibatnya, Bupati dalam kondisi ini belum bisa menerbitkan Perbup tentang APBD. Kemelut APBD ini tampaknya belum menemukan jalan keluar yang tepat dan bijaksana.
Karena itu banyak pihak berharap eksekutif dan legislative bias menggesakan pembahasan KUA-PPAS dan menggesakan pembahasan APBD. Pasalnya APBD ini sangat terkait dengan kepentingan rakyat.
“ Dalam konidisi ini eksekutif dan legislatif harus menemukan jalan keluar agar pengesahan APBD bisa digesakan,” kata mantan aktivis HMI Riau, Mike Alfianto
Memang, eksekutif dan legislative kini baru masuk pada tahap pembahasan KUA-PPAS. Pembahasan ini sudah dijadwalkan pecan depan. “ Ya, kalau bisa pembahasan KUA-PPAS digesakan biar pembahasan APBD juga bias digesakan,” kata Mike lagi.
Keterlambatan pengesahan APBD ini kini telah berdampak pada ekonomi masyarakat karena sektor riil bergerak turun. Kondisi ini diperburuk lagi dengan turunnya kembali harga karet setelah merangkak naik beberapa pekan.
Posko Pergerakan Rakyat (Pospera) dalam aksi unjuk rasa beberapa hari lalu mengatakan keterlambatan pengesahan APBD telah melumpuhkan ekonomi masyarakat. Karena itu dalam aksi unjuk rasa, aktivis Pospera mendesak agar pengesahan APBD disegerkan.
“ Suara kami ini adalah suara rakyat. Kami meminta agar pengesahan APBD disegerakan,” kata Humas Pospera Khairul Ikhsan Chaniago (kkc)
