TELUKKUANTAN (KuansingKita.com) – Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi mengaku sangat iba dengan Bupati Mursini yang dikelilingi oleh orang-orang yang lamban bekerja.
Buktinya kata Musliadi sampai saat ini DPRD belum juga menerima hasil evaluasi RPJMD. Padahal DPRD sudah berupaya menggesakan pengesahan Perda RPJMD beberapa pekan lampau.
“ RPJMD yang sudah dievaluasi gubernur sampai saat ini belum juga diserahkan ke DPRD. Ini kan bukti orang-orang disekitar Bupati Mursini itu sangat lamban. Tidak mungkin bupati yang akan mengurus itu,” kata Musliadi kepada KuansingKita.com Rabu (23/2/2107)
Menurut Musliadi, RPJMD ini harus sudah diserahkan ke DPRD. Pasalnya RPJMD ini nantinya yang akan dijabarkan eksekutif dalam RKPD, kemudian RKPD ini dijadikan dasar penyusunan KUA-PPAS. DPRD membahas KUA-PPAS mengacu pada RPJMD dan RKPD. Kini RPJMD yang sudah dievaluasi gubernur belum juga diserahkan ke DPRD.
” Bagaimana DPRD mau menentukan skala prioritas dalam KUA-PPAS, RPJMD saja belum ada di DPRD,” sesal Musliadi
Musliadi mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dirinya kata Musliadi, benar-benar tidak bisa memperkirakan kapan pengesahan APBD. Untuk memperkirakan kapan draft RAPBD diserahkan ke DPRD saja sudah sulit. Soalnya KUA-PPAS saja sampai kini belum juga tuntas.
” Kalau begini cara kerjanya, wajar draft KUA-PPAS belum juga tuntas, soalnya RKPD saja belum jelas. KUA-PPAS itu disusun berdasarkan RKPD,” katanya
Hal yang sangat disesalkan Musliadi adalah Sekda Muharman dan Plt Kepala Bapeddalitbang, Fahrizal Syafda yang ikut-ikutan menghadiri acara seremonial pembukaan Musrembang. Sementara pekerjaan menumpuk yang harus diselesaikan.
“ Sekda Muharman dan Plt Kepala Bappedalitbang Fahrizal adalah kunci penyusunan KUA-PPAS, kenapa mereka harus ikut acara seremonial,” sesal Musliadi
Politisi PKB ini mengatakan kalau tidak ada tugas mendesak seperti penyusunan KUA-PPAS tentu tidak ada salahnya Sekda Muharman dan Fahrizal ikut menghadiri acara pembukaan Musrembang.
Kini kata Musliadi tugas sangat mendesak. Draft KUA-PPAS yang seharusnya sudah disetujui DPRD pada Juli 2016 lalu, nyatanya sampai akhir Februari 2017 ini masih juga belum diserahkan ke DPRD. “ Bayangkan jauh keterlambatannya,” kata Musliadi
Herannya kata Musliadi tokoh-tokoh yang seharus bekerja siang malam mengatasi keterlambatan ini justeru terkesan berleha-leha. Seharusnya kata Musliadi keterlambatan ini membuat mereka malu kepada rakyat Kuansing, bahkan harus merasa berdosa kepada rakyat Kuansing.
“ Tapi mereka pintar berdalih. Kalau sudah terlambat nanti DPRD lagi yang dituduh memperlambat. Inilah yang bikin saya kesal,” tutup Musliadi. (kkc)
