TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Manuver pihak perusahaan PT Duta Palma Nusantara dalam menghadapi konflik dengan masyarakat Kuansing khususnya masyarakat Desa Siberakun tak ubahnya seperti gerakan “mafia tanah”
Bagaimana tidak, pihak PT Duta Palma Nusantara lewat surat edaran meminta masyarakat menyerahkan lahannya untuk diganti rugi. Jika tidak, pihak perusahaan mengintimidasi akan menggali jalan menuju perkebunan masyarakat
Nyatanya intimidasi itu memang dilakukan. Jalan menuju lahan perkebunan masyarakat di areal yang diklem sebagai HGU PT Duta Palma kini digali. Banyak para petinggi Kuansing yang datang ke sana, tapi jalan yang digali tak juga ditimbun
Pertanyaannya, kenapa PT Duta Palma Nusantara sampai bersikap berani mengusik dan memperuslit rakyat. Siapa di belakang perusahaan yang memiliki luas HGU belasan ribu hektar ini tapi tidak membangun plasma untuk rakyat. Semua ini sebenarnya sudah terjawab tanpa harus diuraikan.
Harapan masyarakat Kuansing kini harus kembali kepada pernyatan presiden Joko Wododo yang menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberantas mafia tanah. Untuk ini presiden Jokwi meminta Polri tidak ragu mengusut para mafia tanah
Seperti dilansir Kompas.com, pernyataan presiden Jokowi ini disampaikan saat penyerahan 124.120 lembar Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9/2021) siang tadi
“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada,” kata presiden Jokowi dikutip Kompas.com
Dalam pernyataannya, prediden Jokowi menekankan, jangan sampai ada penegak hukum yang justru melindungi para mafia tanah. “Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tandas presiden Jokowi
Ia menyebutkan hal itu merupakan bentuk komitmen negara dalam mengurai konflik agraria yang ada. Negara berkomitmen mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.
Lebih jauh dibeberkan Jokowi banyak konflik agraria telah berlangsung lama, bahkan sangat lama. Ada konflik yang puluhan tahun bahkan sampai 40 tahun tapi masalahnya tidak selesai-selesai
Ia mengaku memahami bahwa konflik agraria dan sengketa lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat.
Setiap tahun, Jokowi mengaku menerima kelompok tani yang datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mengadu persoalan konflik agraria.
Bahkan kata presdiden Jokowi ada msayarakat yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak konflik agraria
Menyimak pernyataan presiden Joko Widodo, sebenarnya ini adalah momen yang tepat bagi para tokoh-tokoh Kuansing yang ikut berjuang membantu masyarakat Siberakun dalam menghadapi konflik lahan dengan PT Duta Palma Nusantara.
Apalagi perusahaan ini hanya memiliki HGU yang diterbitkan Kemendagri Nomor 07/HGU/1988 tanggal 2 Mei 1988 luasnya 11.260 hektar
HGU lainnya, berdasarkan SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN nomor 29/HGU/1997 tanggal 23 maret 1997 seluas 2.997 hekta
Sementara dari hasil Pansus DPRD Riau, perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Nusantara memiliki luas tanam jauh melebihi luas HGU. Ini patut juga ditenggarai sebagai aktivitas mafia tanah
Namun demikian, ke depan tentu perlu pula dibatasi hasutan-hasutan emosional di media sosial yang membakar emosi warga,
Sebab hasutan-hasutan itulah yang akhirnya memicu warga berbuat anarkis seperti kejadian sebelum ini, sehingga warga terpidana,
Sementara konflik masyarakat dengan pihak perusahaan tak jua kunjung selesai, malah semakin rumit. Inilah yang perlu dihindari (said mustafa husin)
