TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membuat tenaga kesehatan tewas secara mengenaskan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu mendapat kecaman dari banyak pihak
Deputi V KSP ( Kantor Staf Presiden), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap tenaga kesehatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jaleswari juga menyebutkan KKB telah melanggar sejumlah undang-undang, seperti UU Kesehatan, UU Keperawatan, UU Rumah Sakit, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam keterangan tertulisnya Jumat (17/9/2021) yang dilansir CNN Indoensia, Jaleswari menyebut KKB tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Dia meminta kelompok tersebut untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan di Papua.
“Aparat penegak hukum harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas atas serangkaian aksi teror KKB,” ujar Jaleswari.
Senada dengan itu, Amnesty International Indonesia juga meminta pemerintah segera mengusut kasus kematian tenaga kesehatan di Papua.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengecam keras segala bentuk kekerasan di Papua, salah satunya yang terjadi pada nakes di Papua beberapa hari lalu
Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/9/2021) seperti dilansir CNN Indonesia Wirya menegaskan segala bentuk penyerangan, penyiksaan, dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia, apalagi sampai mengarah kepada pembunuhan di luar hukum, sama sekali tidak bisa dibenarkan.
Pasalnya, kata Wirya, hak untuk hidup adalah hak fundamental bagi seluruh masyarakat. Itulah alasan, Ia mendesak agar negara dapat segera turun tangan mengusut tuntas peristiwa mengenaskan yang telah merenggut nyawa tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok
“Semua pelaku pelanggaran HAM, baik aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun warga biasa yang terbukti melanggar HAM harus diadili secara terbuka, efektif, dan independen di pengadilan sipil,” tegasnya.
Di sisi lain, Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pendekatan militer di Papua karena telah banyak memakan korban jiwa.
Menurutnya, kasus kematian perawat Gabriela Meilani di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh serangan Kelompok Kriminal Bersenjata seharusnya dapat menjadi pengingat bahwa konflik di Papua tak bisa diselesaikan dengan pendekatan militer.
Selain itu, untuk mencegah siklus kekerasan yang terus berulang di Papua, Wirya menilai negara harus segera mengakhiri impunitas yang selama ini terjadi di tanah cendrawasih tersebut.
“Tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini dipraktekkan dalam menyelesaikan konflik di Papua,” pungkasnya.
Namun demikian, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo justeru melontarkan pendapat yang berbeda. Bambang Soesatyo malah mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Menurut Bamsoet, sapaannya, sudah saatnya pemerintah mengerahkan prajurit di seluruh matra TNI dan Polri mulai dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, hingga Brigade Mobil (Brimob).
“Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis (KKB di Papua), urusan HAM kita bicarakan kemudian, jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/9/2021) dikutip CNN Indonesia.
Ketua MPR RI ini secara tegas menyatakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka.
Karena itu menurut Bamsoet, tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera menumpas habis para Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.
“ Kini sudah saatnya pemerintah mengerahkan prajurit dari seluruh matra TNI dan Polri,” kata Bambang Soesatyo (smh)
Penyerangan KKB di Distrik Kiwirok (foto detik.com)
