TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Sampai di penghujung Maret 2021 ini seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kuansing terkesan lumpuh lantaran belum bisa melaksanakan program dan kegiatan. Diperkirakan kondisi ini akan berlangsung hingga dua bulan ke depan.
Lumpuhnya roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Kuansing lantaran DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masing-masing SKPD untuk tahun anggaran 2021 belum disetujui atau belum ditandatangani Kepala BPKAD Hendra AP.
Sementara Kepala BPKAD Hendra AP kini ditahan pihak penyidik Kejari Kuansing dalam kasus dugaan Penyimpangan Dana Perjalanan Dinas. Kendati sudah diajukan permohonan penangguhan penahanan namun belum dikabulkan
“ Kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan tapi sampai hari ini belum dikabulkan pihak penyidik Kejari Kuansing,” kata Kuasa Hukum Hendra AP, Rizki Poliang, SH, MH
Sementara itu, sumber KuansingKita di BPKAD Kuantan Singingi menyebutkan DPA yang memuat program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing SKPD telah selesai dijilid sejak beberapa hari lalu.
“ Kalau DPA untuk masing-masing SKPD sudah selesai dijilid. Kini tinggal menunggu ditandatangani saja,” kata sumber KuansingKita
Menyikapi kondisi ini, Asisten III Dr Agusmandar kepada KuansingKita mengatakan Pemkab Kuansing akan berkonsultasi dulu ke BPK RI Perwakilan Riau, BPKAD Provinsi Riau dan Kemendagri
Dalam konsultasi akan dibahas kewenangan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam menandatangani DPA. Jika dibenarkan, Pemkab Kuansing akan menunjuk pejabat Plt untuk Kepala BPKAD Kuansing
“ Kami akan minta dukungan tertulis dari masing-masing institusi. Jadi tidak lisan saja,” kata Agusmandar di Kantor Bupati Kuansing, Senin (29/3/2021) pagi.
Agusmandar menambahkan dirinya bersama beberapa pejabat Kuansing akan berangkat ke Pekanbaru Senin siang ini. Ia mengatakan ini urusan mendesak sehingga tidak boleh mengulur-ulur waktu.
“ Kami akan berangkat Senin siang ini. Kita harus cepat tidak boleh mengulur waktu,” kata Agusmandar
Dari informasi yang dirangkum, kini sejumlah Kepala OPD mengeluh lantaran tak kuat lagi menanggung biaya untuk kelancaran proses administrasi kantor. Bahkan anggota DPRD Kuansing sampai hari ini belum gajian. (smh)
