Dirangkum : Rian Antoni
Ada hal menarik setiap kali akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada), yakni tentang ikhwal primordialisme dalam konteks putra daerah dan bukan putra daerah, di mana kata putra daerah menjadi diksi pilihan yang memiliki nilai jual serta selalu di dengung-dengungkan oleh sebagian marketing politik dengan tujuan agar masyarakat memilih calonnya atau tidak memilih lawan politiknya.
Isu putra daerah juga seringkali dipergunakan kubu-kubu politik untuk menekan keinginan bakal calon yang berasal dari luar daerah. Permainan isu primodial dalam proses pilkada bukan barang baru lagi. Walaupun terkesan strategi politik klasik, nyatanya mengangkat isu primodial masih menjadi topik yang laku dijual dalam perhelatan pilkada di beberapa daerah.
Isu kesukuan, putra daerah, isu agama, bergaris keturunan raja, ahli waris, selalu menjadi tema kampanye untuk meraup suara dari calon pemilih. Isu seperti ini juga selalu muncul apabila satu partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan atau mengusung calon kepala daerah yang bukan berasal dari wilayah bersangkutan.
Di satu sisi, hal ini jelas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja merupakan hak partai politik yang bersangkutan untuk mengusung kandidat yang memiliki kapabilitas dan nilai jual tinggi. Namun di sisi lain, calon pemilih yang terhasut oleh gembar-gembor isu primordial akan membangun kekuatan penolakan.
Sulit disangkal, apalagi sudah menjadi rahasia umum peran pemilik modal atau cukong begitu besar dalam menghhadirkan calon dari luar daerah. Pemilik modal punya andil besar berdiri di belakang partai politik untuk mengusung kandidat dari luar daerah. Dan tidak jarang ini menjadi kehendak yang dipaksakan.
Sejogyanyalah, apapun aspirasi politik masyarakat adalah sebuah fakta sosial yang harus ditangkap secara cerdas oleh partai politik. Partai politik yang besar adalah partai yang aspiratif terhadap kehendak politik rakyat, bukan kehendak para cukong yang memiliki kepentingan terselubung dibalik semua itu. Karena jika mengabaikan kehendak politik rakyat, partai akan kehilangan kepercayaan rakyat.
Karena itu perlu difahami, sebelum kita salah langkah terlalu jauh oleh isu primordial, ada baiknya jika kita mengkaji makna dan jaminan kemampuan putra daerah itu sendiri. Pertanyaannya, apakah putra daerah sebagai kepala daerah dapat menjadi jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah?
Menurut Huntington dalam buku yang berjudul Kebangkitan Peran Budaya yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka LP3ES pada tahun 2006, mendiskusikan tentang putra daerah versus bukan putra daerah boleh jadi penting, tetapi bukan segalanya. Menurutnya, soal putra daerah atau bukan putra daerah, perkara tersebut adalah perkara sekunder belaka.
Sementara yang lebih primer adalah kelayakan kepemimpinan sang kandidat. Pemilih yang hanya menimbang keaslian darah sang kandidat berarti menjebak diri menjadi pemilih primordial. Mereka belum menjadi pemilih rasional-kalkulatif, yang menimbang perkara putra daerah dalam kaitan dengan kualitas kelayakan kepemimpinan sang kandidat.
Pemilih rasional-kalkulatif, sambil menimbang asal daerah atau silsilah kandidat, mempersoalkan seberapa jauh sang kandidat terbukti memiliki pemahaman, pengetahuan dan empati yang layak terhadap persoalan-persoalan daerah. Seberapa realistis dan menjanjikan rancangan program dan kebijakan-kebijakan yang ditawarkannya.
Pemilih rasional – kalkulatif juga mempertimbangkan seberapa jauh pula kandidat itu bisa dipercaya, terutama dikaitkan dengan rekam jejak pendidikan, karier politik dan ekonominya, adakah jejak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sepanjang kariernya, seberapa besar kemauan dan komitmen sang kandidat untuk bekerja keras dan mewakafkan seluruh waktunya sebagai pemimpin daerah.
Pemilih rasional – kalkulatif akan mempertimbangkan seberapa mampu kandidat itu membangun kepemimpinan kolektif yang profesional, kompeten dan berintegritas. Hal-hal tersebut yang seharusnya lebih dipertimbangkan untuk memilih pemimpin yang lebih profesional dibandingkan hanya bermodalkan tanah kelahiran,asal-usul dan silsilah.
Pola isu putra daerah memang dulu populer pada saat zaman orde baru, lalu apakah kita masih tetap akan mengkondisikan isu putra daerah yang sebenarnya kita tahu bahwa isu ini adalah bentuk pendangkalan wacana berfikir dalam frame negara kesatuan dan realitas ini merupakan bentuk kejanggalan dalam demokrasi (dari, oleh dan untuk rakyat).
Momentum pemilukada harus dibaca sebagai suatu keinginan untuk mendapatkan seorang pemimpin atau kepala daerah yang handal, berintegritas, memiliki komitmen yang tinggi, dipercaya oleh masyarakat dan mampu membawa perbaikan kongkrit dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, pemilukada juga menuntut suatu proses pemilihan yang fair, adil dan terbuka, jauh dari praktek money politic dan black campaign, adu domba, fitnah, intimidasi ataupun cara-cara kotor yang melawan moral sosial dan moral agama. Untuk itu, masyarakat diharapkan menjadi pemilih yang cerdas dalam melihat fenomena apapun dalam proses pemilukada.
Kendati begitu tidak jarang pula pemilih terjebak dalam fenomena yang dilematis. Calon yang diusung partai politik secara kasat mata layak dikagumi, hanya saja bermasalah dalam isu primordial, sebut saja dalam konteks putra daerah atau bukan putra daerah. Nah, ketika pemilih bergeser dan mengabaikan isu primordial, ternyata calon yang diusung partai politik itu juga tidak memenuhi kriteria untuk pemilih rasional- kalkulatif.
Di sinilah dilemanya. Pemilih rasional – kalkulatif akan selalu memperimbangkan rekam jejak pendidikan dan karir politik. Pemilih rasional – kalkulatif akan mempertimbangkan seberapa mampu kandidat itu membangun kepemimpinan kolektif yang profesional, kompeten dan berintegritas. Jika kandidat tidak memiliki rekam jejak semua ini, maka dipastikan pemilih rasional – kalkulatif akan bergeser kembali ke dalam isu primordial. (Dirangkum dari berbagai sumber)
Rian Antoni adalah sarjana ekonomi, pemerhati masalah sosial dan tokoh pemuda Desa Koto Taluk
