TELUKKUANTAN (KuansingKita.com) – Demi kelancaran pembahasan RPJMD, pihak eksekutif tampaknya bersedia mengalah. Bupati H.Mursini akan menambah anggota tim penyusun dari sejumlah kepala dinas/badan yang dibutuhkan.
Ketua Tim Penyusun RPJMD Kuansing, yang juga Plt Kepala Bappeda Kuansing, Aswandi kepada KuansingKita.com mengungkapkan pihaknya sudah membuat daftar nama-nama yang akan dimasukkan dalam anggota tim penyusun. Penambahan anggota ini akan ditandatangani Bupati H.Mursini
Hanya saja, sampai Senin (9/1/2017) sekitar pukul 14.45 wib draft penambahan anggota tim penyusun RPJMD ini belum juga ditandatangani Bupati H.Mursini. “ Belum, belum ditandatangani bupati. Kini sedang diproses di bagian hukum,” kata Aswandi saat dihubungi KuansingKita.com
Sementara itu, anggota DPRD Kuansing yang juga anggota Pansus RPJMD, Indra Cahyadi saat dikonfirmasi KuansingKita.com belum bersedia memberikan komentar. Alasannya SK penambahan anggota tim penyusun RPJMD itu belum masuk ke DPRD.
Namun demikian, Ketua Pansus RPJMD, Musliadi saat dihubungi KuansingKita.com berjanji akan langsung memulai pembahasan materi RPJMD jika saja Bupati H. Mursini benar-benar sudah menambahkan anggota tim penyusun.
“ Kalau tim penyusunnya sudah memenuhi persyaratan sesuai yang dibutuhkan tentu materi RPJMD akan langsung dibahas,” janji Musliadi
Politisi PKB Kuansing ini menegaskan tidak ada niat DPRD untuk memperlambat pembahasan RPJMD. Semua ini katanya hanya karena masing-masing pihak harus mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010. “ Eksekutif dan legislatif bekerja berdasarkan regulasi. Kalau sudah sesuai dengan regulasi kenapa harus ditunda,” tandas Musliadi
Musliadi mengaku sangat berbesar hati karena Bupati H Mursini bisa menangkap maksud dari Pansus RPJMD, DPRD Kuansing. Kata Musliadi, penambahan anggota itu dimaksudkan agar dalam hearing, DPRD tidak terkendala oleh narasumber yang dihadirkan.
“ Kalau kita akan membahas pembangunan bidang pendidikan tentu dengan kepala dinas pendidikan, tidak mungkin dengan orang perkebunan. Kemarin ini hanya kepala dinas perkebunan saja sebagai anggota tim penyusun. Ini kan tidak logis,” pungkas Musliadi (kkc)
